Balai Pelaksana Jalan Dan Jembatan Stop Pekerjaan Tajuk Enang-Enang, Gilang Kentawar : Dasar Muka Tebal 8 Bulan Bencana Anda Kemana Aja

Rabu, 24 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh Newsline.id – Aura panas menyeruak dikawasan Jalan Lintas Bireuen – Takengon KM 51 Tajuk Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah, suasana panas ini muncul pasca pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh, meminta masyarakat menghentikan pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan yang dilakukan secara swadaya. Peristiwa yang terjadi pada, Senin, (22/06).

Langkah penghentian perbaikan Jalan Enang-enang yang lulus lantak hingga akses jalan tersebut putus total oleh pihak BPJN menuai kritik dari berbagai pihak, hal ini karena dianggap menunjukkan respons yang terlambat terhadap persoalan kerusakan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi Aceh Sumater yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Jalan dan Jembatan Enang-Enang sendiri diketahui mengalami kerusakan parah akibat dampak musibah banjir yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 silam.

ADVERTISEMENT

banner BCChost

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, hingga akses pelayanan dasar warga yang selama ini bergantung pada jalur tersebut.

Namun, hingga delapan bulan setelah bencana terjadi, masyarakat menilai belum terlihat langkah konkrit baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh yang mampu mengembalikan fungsi jalan dan jembatan secara optimal.

Tidak adanya perbaikan permanen maupun rekayasa teknis yang memadai akhirnya mendorong warga untuk mengambil inisiatif melalui gotong royong dan swadaya masyarakat, guna memperbaiki jalan dan jembatan dikawasan tersebut.

READ  Tangis Haru Saidah Dapat Rumah Bantuan Dari Kapolres Aceh Tengah

Ironisnya, ketika masyarakat mulai bergerak menutupi kekosongan yang ditinggalkan negara, BPJN Aceh justru hadir meminta pekerjaan tersebut dihentikan dengan alasan keselamatan pengguna jalan.

Kondisi inilah yang memicu kritik dan protes keras dari berbagai kalangan masyarakat

Aktivis muda Aceh Tengah, Gilang Ken Tawar, menilai tindakan pihak BPJN tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai prioritas dan sensitivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kenapa baru sekarang? Selama delapan bulan ini ke mana saja? Ketika jalan rusak, masyarakat menunggu. Ketika jembatan terdampak banjir, masyarakat menunggu. Ketika akses terganggu dan ekonomi masyarakat terdampak, masyarakat juga menunggu. Namun negara tidak hadir dengan solusi yang jelas. Begitu masyarakat bergerak sendiri, justru muncul larangan, sama saja BPJN Seperti Pelayan bermuka tebal.” tanya Gilang yang menghubungi Newsline.id, Rabu, (24/06/26).

Lanjut Gilang, kalau dengan alasan kemanan dan keselamatan, selama delapan bulan terakhir masyarakat juga tidak aman dan ada harapan tidak selamat, jangan buat alasan yang omong kosong.

Menurutnya, seharusnya alasan keselamatan yang disampaikan BPJN tidak berhenti pada penghentian pekerjaan masyarakat, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata memperbaiki infrastruktur yang telah lama rusak.

“Jika memang alasannya keselamatan, maka pertanyaannya sederhana. Mengapa selama delapan bulan tidak ada langkah cepat untuk memastikan keselamatan masyarakat? Keselamatan tidak cukup dijadikan alasan untuk menghentikan pekerjaan rakyat, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata memperbaiki jalan yang rusak, jangan-jangan Negara Malu bahwa masyarakat mampu bekerja lebih cepat daripada pemerintah, yang notabene nya semua fasilitas tersedia, sedangkan masyarakat dengan kemampuan seadanya, Seharusnya BPJN malu,” ujar Gilang dengan nada tinggi.

READ  Besok Sekda Aceh Selatan Dilantik, Tim MANIS Titip Harapan 

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, lanjut Gilang, kondisi ini memperlihatkan paradoks yang kerap terjadi dalam birokrasi. Negara terkadang terlihat lebih cepat hadir untuk mengatur dan melarang dibandingkan menghadirkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Padahal, tambahnya infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika akses jalan terganggu, dampaknya menjalar ke sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga stabilitas sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Gilang menilai apa yang dilakukan warga di Enang-Enang merupakan bentuk partisipasi publik yang lahir dari rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama, bukan tindakan yang bertujuan mengambil alih kewenangan negara.

“Masyarakat tidak sedang membangun sesuatu untuk kepentingan pribadi. Mereka hanya ingin jalan yang bisa dilalui, hasil pertanian bisa diangkut, dan aktivitas masyarakat kembali normal. Ini adalah bentuk gotong royong yang seharusnya diapresiasi, bukan langsung dipandang sebagai persoalan.” terangnya.

Akan tetap mendukung masyarakat yang sedang berupaya memperbaiki akses jalan tersebut dan minta Kepala BPJN Aceh dicopot

READ  GMJ Kecam Sikap Bupati Sibuk Urus Tambang Ditengah Isak Tangis Warga Pasca Bencana

“Saya pribadi akan tetap mendukung masyarakat untuk melanjutkan pekerjaan itu sampai selesai. Karena yang sedang diperjuangkan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai rakyat yang berusaha mencari solusi justru dianggap sebagai pihak yang bermasalah, tegas Gilang.

Sebagai bentuk tuntutan terhadap tanggung jawab pemerintah, Gilang meminta negara segera menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kalau negara ingin menghentikan pekerjaan masyarakat, maka negara harus membuktikan kemampuannya menyelesaikan masalah. Kami memberi waktu dua minggu untuk menghadirkan tindakan nyata terhadap Jalan dan Jembatan Enang-Enang, tanpa menghentikan pekerjaan yang sudah berjalan dan sedikit lagi selesai. Jika tidak ada langkah yang jelas, maka copot saja Kabalai BPJN Aceh.” Ucap Gilang

Gilang menilai polemik Enang-Enang pada akhirnya bukan sekadar tentang jalan yang rusak atau pekerjaan swadaya yang dihentikan. Persoalan yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana masyarakat memaknai kehadiran negara. Sebab bagi rakyat, negara tidak diukur dari banyaknya aturan yang dimiliki, melainkan dari seberapa cepat dan nyata solusi yang diberikan ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

“Ketika rakyat terpaksa memperbaiki sendiri jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah secara gotong royong dan swadaya, lalu negara datang hanya untuk menghentikannya, maka wajar jika publik bertanya, siapa yang sebenarnya lebih dahulu mengabaikan keselamatan masyarakat,” pungkas Gilang.

Penulis : Ama Robby

Editor : Ama Robby

Berita Terkait

Peduli Pendidikan Keagamaan, PT PIM Bangun Balai Pengajian Masyarakat Sekitar
Komit Berdayakan Masyarakat Sekitar. PT PIM Luncurkan Program Tanam Mangga
Berkas Pelaku Kekerasan Anak Yang Viral Di Bener Meriah Diserahkan Ke Kejaksaan
Sijago Merah Kembali Mengamuk Di Aceh Tengah, 1 Unit Rumah Terdampak Dan 1 Rumah Lainnya Musnah
Mutasi Mabes Polri, Sejumlah PJU Polda Aceh Dan Kapolres Dirotasi
Kasus Kekerasan Anak Yang Sempat Viral, Polres Bener Meriah Tetapkan 2 Pelajar Sebagai Tersangka
Terpilih Kembali Nahkodai Golkar Aceh Tamiang, Adriadi Pastikan 2029 Bupati Dari Golkar Dan Tambah Kursi DPRK
Didampingi Dua Anggota DPRK, Adriadi Sah Daftar Sebagai Bacalon Ketua Golkar Aceh Tamiang
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 18:02 WITA

Peduli Pendidikan Keagamaan, PT PIM Bangun Balai Pengajian Masyarakat Sekitar

Kamis, 3 September 2026 - 17:14 WITA

Komit Berdayakan Masyarakat Sekitar. PT PIM Luncurkan Program Tanam Mangga

Kamis, 3 September 2026 - 10:05 WITA

Berkas Pelaku Kekerasan Anak Yang Viral Di Bener Meriah Diserahkan Ke Kejaksaan

Selasa, 1 September 2026 - 11:13 WITA

Sijago Merah Kembali Mengamuk Di Aceh Tengah, 1 Unit Rumah Terdampak Dan 1 Rumah Lainnya Musnah

Senin, 31 Agustus 2026 - 18:54 WITA

Mutasi Mabes Polri, Sejumlah PJU Polda Aceh Dan Kapolres Dirotasi

Berita Terbaru