Oleh: Syahputra Ariga S.I.P
Banda Aceh I Newsline.id — Keputusan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem untuk mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan ini memunculkan beragam respons dari masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan kelompok sipil yang selama ini mengikuti dinamika pelayanan kesehatan di Aceh.
Dari sudut pandang kebijakan publik, pencabutan regulasi tersebut merupakan langkah evaluasi yang wajar dalam sistem pemerintahan demokratis. Setiap kebijakan pada dasarnya dapat dikoreksi apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, baik dari sisi teknis, sosial, maupun administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai daerah dengan kekhususan dalam tata kelola pemerintahan, Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan publik, khususnya di sektor kesehatan, benar-benar berpihak kepada masyarakat. Karena itu, keputusan mencabut Pergub JKA perlu dipahami sebagai bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi publik sekaligus upaya menjaga stabilitas pelayanan kesehatan di Aceh.
Yang paling penting saat ini bukan memperpanjang polemik, melainkan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara layak, mudah, dan tanpa hambatan administratif. Isu kesehatan adalah persoalan dasar yang menyangkut kebutuhan langsung masyarakat, sehingga harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Dalam situasi seperti ini, seluruh pihak seharusnya mengedepankan sikap rasional dan konstruktif. Persoalan JKA tidak semestinya terus digiring menjadi komoditas politik atau ruang pengembangan isu yang justru mengaburkan substansi utama dari kebijakan tersebut.
Pencabutan Pergub JKA juga harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Aceh. Evaluasi itu mencakup tata kelola pembiayaan, mekanisme pelayanan rumah sakit, sinkronisasi regulasi, kualitas komunikasi publik, serta efektivitas implementasi JKA di lapangan.
Polemik yang muncul dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan pada aspek sosialisasi kebijakan serta minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan regulasi. Dalam teori kebijakan publik, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting agar sebuah kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak memahami substansi kebijakan secara utuh, maka penolakan sangat mudah muncul.
Karena itu, Pemerintah Aceh ke depan perlu membangun pola penyusunan kebijakan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Pelibatan akademisi, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, DPR Aceh, mahasiswa, dan kelompok profesi kesehatan menjadi penting agar kebijakan yang lahir tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fokus utama tetap berada pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, bukan pada perdebatan politik yang berkepanjangan. Energi publik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki sistem, memperkuat fasilitas kesehatan, dan memastikan kelompok rentan memperoleh akses layanan yang adil dan manusiawi.
Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, semua pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak memperluas isu yang dapat memicu disinformasi maupun kegaduhan sosial. Kritik terhadap kebijakan tetap penting dalam demokrasi, namun kritik tersebut harus diarahkan untuk perbaikan, bukan memperkeruh keadaan.
Ke depan, Pemerintah Aceh diharapkan menjadikan dinamika ini sebagai bahan introspeksi dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terletak pada kuatnya regulasi, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan itu mampu menghadirkan manfaat nyata dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Momentum ini semestinya menjadi titik balik untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan Aceh secara menyeluruh. Bukan lagi ruang untuk memperpanjang isu, melainkan ruang untuk membangun solusi bersama demi kepentingan rakyat Aceh.
Penulis adalah Analis Kebijakan Publik
Alumni Jurusan FISIP Uneversitas Syiah Kuala
Penulis : M Farid S
Editor : Ama Robby
