Bener Meriah I Newsline.id – Pernyataan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnain, yang menyebut opsi “menutup Jalan Enang-Enang” menuai kritik dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik datang dari tokoh Komite Peralihan Aceh (KPA) Kabupaten Bener Meriah, Tengku Anwar alias Pang Gentes, yang menilai pernyataan tersebut tidak menghargai perjuangan masyarakat Gayo yang selama ini bergotong royong mempertahankan akses jalan tersebut.
Menurut Pang Gentes, dalam falsafah Gayo terdapat ungkapan, “Wajib atas tempat, warus barang kapat,” yang bermakna bahwa hal-hal penting tidak boleh sembarangan diucapkan, kecuali pada tempat dan waktu yang tepat. Filosofi itu, katanya, seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pemimpin ketika menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Termasuk dalam persoalan Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Kepala BPJN Aceh tidak patut mengucapkan kalimat ‘tutup Jalan Enang-Enang’. Ucapan seperti itu sangat melukai perasaan masyarakat,” kata Pang Gentes, Kamis (25/06/26).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, jalan tersebut bukan sekadar jalur transportasi biasa, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat di kawasan pedalaman Gayo. Karena itu, setiap pernyataan yang mengarah pada penghentian akses jalan dinilai dapat memunculkan keresahan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Pang Gentes secara khusus menyoroti perjuangan warga yang selama ini berupaya mempertahankan akses jalan pasca bencana longsor dan banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada tahun lalu. Menurutnya, banyak masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan tenaga, pikiran, hingga dana untuk membantu memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
“Pernyataan itu juga melukai perasaan sahabat saya Syahrial dan masyarakat yang berdonasi membantu negara. Mereka bergotong royong karena ingin akses masyarakat tetap terbuka. Mereka membantu negara ketika negara belum mampu hadir secara cepat di lokasi,” ujar eks kombatan GAM dimasa konflik Aceh tersebut.
Gentes juga menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat seharusnya mendapat apresiasi, bukan justru dihadapkan pada wacana penutupan jalan. Pemerintah, kata dia, perlu lebih mengedepankan pendekatan dialog dan mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis terkait infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Lebih lanjut, Pang Gentes berharap BPJN Aceh dapat meninjau kembali narasi yang berkembang terkait Jalan Enang-Enang dan mengedepankan solusi teknis yang berorientasi pada keselamatan sekaligus keberlanjutan akses masyarakat.
“Kalau memang ada persoalan teknis, mari duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai masyarakat yang sudah berjuang mempertahankan jalan ini merasa perjuangannya tidak dihargai,” tegasnya.
Menurut Pang Gentes, pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara soal konstruksi dan anggaran, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan perasaan masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari solusi.
“Orang Gayo memiliki harga diri dan semangat gotong royong yang kuat. Karena itu, setiap kebijakan dan pernyataan pejabat publik harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang telah membantu negara justru terluka oleh ucapan yang tidak bijak,” pungkas Gentes.
Penulis : Ama Robby
Editor : Ama Robby
