Pemerintah Aceh Tak Kunjung Cabut Pergub JKA, ARA Kembali Gruduk Kantor Gubernur

Senin, 11 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh I Newsline.id — Gerakan Aliansi Rakyat Aceh (ARA) kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh dengan tuntutan yang sama, yakni pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Senin (11/05/26).

Koordinator lapangan, Zarif dalam orasinya  menyampaikan, pihaknya kembali ke Kantor Gubernur untuk menuntut poin yang sama, yaitu segera cabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA yang telah mengambil hak dasar masyarakat Aceh, yaitu kesehatan.

“Kami kembali ke Kantor Gubernur ini untuk menuntut poin yang sama, yaitu segera cabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA yang telah mengambil hak dasar masyarakat Aceh, yaitu kesehatan,” ujar Zarif.

Massa aksi sempat tertahan di depan pagar Kantor Gubernur Aceh, namun kemudian berhasil masuk ke pelataran kantor, setelah itu, massa melanjutkan aksi dengan membakar ban dan menggelar orasi secara bergantian.

Setelah beberapa jam masa berorasi, akhirnya perwakilan Pemerintah Aceh, yaitu Asisten I Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si., menemui para penggelar aksi.

Dihadapan masa, Syakir menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Aceh akan mengevaluasi tuntutan masa, namun Syakir mengakui bahwa untuk pencabutan Pergub tersebut bukan kewenangannya.

“Kami dari Pemerintah Aceh berjanji akan mengevaluasi tuntutan masa, namun untuk pencabutan Pergub tersebut bukan kewenangan saya,” kata Syakir ditengah kerumunan penggelar aksi.

Pernyataan tersebut tidak diterima oleh massa aksi. Mereka menilai jawaban pemerintah tidak memberikan kepastian, sehingga sempat terjadi ketegangan ketika Asisten I Sekda Aceh meninggalkan lokasi tanpa menyetujui tuntutan massa.

READ  GerPALA: Rekomendasi Bupati Bukan Sekadar Formalitas Administrasi, Harus Tunduk Pada Prinsip Hukum Dan Keterbukaan

Menanggapi hal itu, Zarif kembali menyampaikan kepada massa aksi, karena tuntutannya tidak dipenuhi oleh Pemerintah Aceh, mmakapihaknya mengancam akan menginap di Kantor Gubernur sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Massa aksi kemudian sepakat untuk bertahan di halaman Kantor Gubernur Aceh sambil menunggu pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA. Hingga berita ini dirilis, massa aksi masih bertahan di halaman Kantor Gubernur Aceh.

Penulis : M Farid S

Editor : Ama Robby

Berita Terkait

Polda Aceh Serahkan Beasiswa Ustadz Adi Hidayat Dan Sahabat Untuk 2 Hafiz 30 Juz Al-Qur’an
Kapolri Luncurkan Program Quick Win, Kapolda Aceh Rangkul Pencari Kerja Melalui Poliran
Pekan Nasional Pelayanan Publik, FISIP UIN Ar-Raniry Hadirkan Orasi Ilmiah Ombudsman
Kunjungi Fakultas Hukum USM, DR Nurlis : Ini Pertemuan Dua Jubir Pemerintah Aceh
Hentakan Irjen Pol Ruddi, Cuma Butuh 6 Hari Amankan  22 Tersangka Dan 18 Kendaraan Kasus BBM Subsidi
Irjen Pol Ruddi Harapan Baru Masyarakat Aceh Dalam Penataan BBM Subsidi
Ketua MKD DPR RI Apresiasi Langkah Polda Aceh Tangkap Penimbun Solar
Pimpin Sertijab Wakapolda Aceh Brigjen Pol Latif Usman, Ini Harapan Kapolda
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:02 WITA

Polda Aceh Serahkan Beasiswa Ustadz Adi Hidayat Dan Sahabat Untuk 2 Hafiz 30 Juz Al-Qur’an

Kamis, 29 Oktober 2026 - 22:40 WITA

Kapolri Luncurkan Program Quick Win, Kapolda Aceh Rangkul Pencari Kerja Melalui Poliran

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:54 WITA

Pekan Nasional Pelayanan Publik, FISIP UIN Ar-Raniry Hadirkan Orasi Ilmiah Ombudsman

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:24 WITA

Kunjungi Fakultas Hukum USM, DR Nurlis : Ini Pertemuan Dua Jubir Pemerintah Aceh

Selasa, 27 Oktober 2026 - 00:05 WITA

Hentakan Irjen Pol Ruddi, Cuma Butuh 6 Hari Amankan  22 Tersangka Dan 18 Kendaraan Kasus BBM Subsidi

Berita Terbaru