Aceh Tengah|Newsline.id – Koordinator Utama Aliansi Masyarakat Gayo (AMG), Gilang Ken Tawar kembali melontarkan kritik tajam terhadap rencana penyelenggaraan event pacu kuda di Aceh Tengah.
Gilang secara tegas meminta Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) ACEH untuk menahan diri dan tidak gegabah dalam mengeluarkan rekomendasi.
Dalam pernyataannya, Gilang menyoroti kondisi Aceh Tengah yang menurutnya masih jauh dari kata pulih secara komprehensif pascabencana. Ia menyebut, memaksakan event berskala besar di tengah situasi seperti ini sama saja dengan “mengganti prioritas dengan ilusi normalitas.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kita jujur membaca realitas, Aceh Tengah ini belum pulih. Infrastruktur belum sepenuhnya tertata, ekonomi masyarakat masih terseok, dan stabilitas sosial belum sepenuhnya solid. Tapi kita justru ingin bicara tentang pesta. Ini bukan optimisme, ini denial yang dipoles,” ujar Gilang dengan nada kritis.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi bencana lanjutan masih menjadi ancaman nyata. Dalam perspektif manajemen risiko, menurutnya, langkah paling rasional adalah meminimalisir kerumunan dan aktivitas besar, bukan justru memperbesarnya.
“Kita ini daerah rawan, bukan daerah steril dari risiko. Maka logika paling sederhana adalah mengurangi potensi bahaya, bukan mengundangnya dalam bentuk event massal,” tambahnya.
Lebih jauh, Gilang menilai bahwa event pacu kuda dalam konteks saat ini tidak memiliki urgensi strategis. Ia bahkan menyindir bahwa kegiatan tersebut lebih menyerupai “agenda pelarian dari realitas” dibandingkan solusi atas persoalan yang ada.
“Di saat masyarakat butuh kepastian pemulihan, kita disuguhi tontonan. Ini bukan soal budaya atau tradisi semata, ini soal sense of priority. Jangan sampai kita sibuk merawat simbol, tapi abai terhadap substansi,” tegasnya.
Terkait dalih panitia yang menyebut event sebagai sarana penggalangan dana bantuan musibah, Gilang menyebut argumen tersebut sebagai logika yang “terlalu dipaksakan untuk terlihat mulia.”
“Secara rasional, event itu menyedot biaya besar: operasional, keamanan, logistik. Artinya, sebagian besar energi dan sumber daya habis untuk menggelar acaranya, bukan membantu korbannya. Kalau niatnya membantu, kenapa memilih cara yang paling tidak efisien?” sindir Gilang.
Ia menambahkan bahwa di era saat ini, penggalangan dana dapat dilakukan dengan metode yang jauh lebih efektif, transparan, dan minim risiko tanpa harus mengorbankan keselamatan publik.
Gilang juga menyinggung sikap pemerintah daerah yang dinilainya tidak boleh terjebak dalam posisi abu-abu. Ia menekankan bahwa ketegasan dalam menunda event justru akan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang berorientasi pada keselamatan rakyat.
“Pemerintah jangan bermain di ruang kompromi yang tidak perlu. Dalam situasi krisis, ketegasan bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak, publik akan membaca ini sebagai kegagalan dalam menentukan prioritas,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan adanya implikasi strategis terhadap hubungan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan untuk tetap menggelar event di tengah pemulihan bencana dapat menciptakan persepsi bahwa daerah tidak serius dalam menangani krisis.
“Pusat itu membaca indikator, bukan retorika. Ketika daerah terlihat lebih sibuk menggelar event daripada memulihkan kondisi, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang keseriusan kita. Dan dari situ, konsekuensi kebijakan bisa mengikuti dan berdampak terlambatnya distribusi anggaran dari pusat” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Gilang menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap budaya pacu kuda, melainkan upaya menjaga agar kebijakan publik tetap berpijak pada rasionalitas dan kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan soal menolak tradisi, tapi menolak ketidakpekaan. Kita hanya ingin memastikan bahwa dalam setiap keputusan, akal sehat masih diberi ruang, dan yang paling penting jangan sekali – kali melawan alam,” tutup Gilang.
Penulis : Ama Robby
Editor : Ama Robby
