Jakarta I Newsline.id – Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, S.IP, dengan keras mencecar langsung kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan pengelolaam gas Blok Andaman di laut lepas Aceh.
“Kebijakan pusat ini hanya ingin menjadikan Aceh sebagai penonton. Keadaan ini dinilai hanya membangkitkan luka lama kami rakyat Aceh akan pristiwa pahit dan kelam masa lalu,” ujar Cage kepada Newsline.id, Rabu, (10/06/26).
Kritikan tersebut disampaikan langsung oleh Cage dalam rapat Komite II DPD RI dengan Kementerian ESDM yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, dengan tegas Cage meminta Kementerian ESDM untuk mengelola gas blok Andaman sesuai dengan surat dari gubernur Aceh kepada Kementerian tersebut.
“Saya meminta Agar pengelolaan gas Mubadala Energy, blok Andaman, tidak dilakukan di laut lepas, tapi di darat, yaitu di KEK Arun,” ujar Cage yang mantan kombatan GAM pada saat konflik berkepanjangan menimpa Aceh itu.
“Pak Cage ada nomor suratnya?” tanya unsur pimpinan Komite II DPD RI dalam rapat tersebut, sebagaimana dituturkan Cage.
“Ada,” jawab Azhari Cage.
Dalam rapat itu juga, Csge mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu terkait eksploitasi gas bumi di Tanah Rencong.
Saat ini, ujar Cage, masyarakat Aceh sedang hangat memperbincangkan nasib temuan megaproyek migas oleh Mubadala Energy di Blok Andaman. Proyek ini memicu atensi besar setelah Gubernur Aceh, Mualem, menyurati Menteri ESDM secara resmi.
“Aceh punya pengalaman pahit tahun di 1970-an saat gas LNG Arun dieksploitasi besar-besaran, rata-rata masyarakat Aceh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Gubernur Aceh, Mualem, menegaskan tidak ingin sejarah kelam ini terulang kembali,” ujar Azhari Cage di sela-sela rapat, yang berlangsung, Selasa, (09/06) itu.
Dihadapan anggota DPD lainnya dan pihak Kementerian ESDM, Cage membeberkan dua isu krusial yang menjadi poin utama surat Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM.
Pertama, Pemerintah Aceh menolak keras jika pengelolaan gas Mubadala Energy menggunakan skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau pengolahan di laut lepas. Aceh meminta dengan tegas agar pengolahan gas dilakukan di darat (onshore), memanfaatkan fasilitas eks-PT Arun Gas atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Kedua, Azhari mendesak penundaan sementara dokumen perencanaan atau Plan of Development (PoD) Blok Andaman. Langkah ini dinilai penting karena masih adanya benturan regulasi dan perbedaan pandangan yang tajam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Lebih lanjut, Azhari mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang diatur legal dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia meminta pusat menghormati aturan tersebut.
“Jangan sampai kita membuat undang-undang, tapi tidak dijalankan! Hasil alam Aceh sudah ada ketentuannya di MoU Helsinki dan UUPA. Sebagai perwakilan daerah, saya harus berdiri tegak berpihak pada rakyat Aceh,” tegasnya.
Peringatan keras juga dilontarkan Cage mengenai potensi konflik. Menurutnya, sejarah konflik berkepanjangan di Aceh dahulu dipicu oleh rasa ketidakadilan pusat dalam pembagian hasil alam.
“Konflik Aceh dulu terjadi karena ketidakadilan pusat terhadap masyarakat Aceh. Kita tidak ingin ketidakadilan ini terulang, dan jangan sampai memicu timbulnya konflik-konflik baru,” cetus Cage.
Merespons desakan bernada tinggi tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menyambut hangat aspirasi yang dibawa oleh senator asal Aceh tersebut. Laode memastikan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian khusus bagi Aceh.
“Aceh ini berbeda dengan wilayah lain, karena Aceh memiliki BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh). Keberpihakan pusat terhadap Aceh adalah prioritas kami,” ujar Laode.
Laode sepakat bahwa kekayaan gas di Blok Andaman harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat lokal sebelum didistribusikan ke wilayah lain.
“Sebelum gas Andaman itu dikirim untuk kebutuhan Pulau Jawa, masyarakat Aceh harus menikmatinya terlebih dahulu. Kami akan merumuskan formula terbaik bersama Gubernur Aceh dan BPMA,” imbuh Laode.
Di akhir penjelasannya, Laode mengakui kontribusi besar Aceh terhadap ketahanan energi nasional sejak medio abad lalu.
“Selama Indonesia belum booming gas seperti sekarang, ekspor gas kita berasal dari Aceh, jadi jangan sampai kita melupakan jasa Aceh bagi bangsa ini,” pungkas Laode.
Penulis : Ama Robby
Editor : Ama Robby
