
Newsline.id, Aceh Singkil – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Kampung Baru, Singkil Utara, Kamis (4/9/2025).
Massa berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap gerakan mahasiswa di tingkat nasional maupun daerah lain di Indonesia.
Koordinator aksi, Aidil Syahputra, menegaskan demonstrasi dilakukan secara tertib, namun tetap memberikan peringatan keras jika DPRK menolak menemui mereka.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gunakan fungsi pengawasan dan legislasi kalian. Jangan hanya teken anggaran, tetapi jelaskan ke mana penggunaan dana pokir kalian yang menurut kami kurang tepat sasaran,” seru Aidil dalam orasi.
Para mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan tuntutan akhirnya disambut oleh Ketua DPRK Aceh Singkil Amaliun, dua wakil ketua dewan, sejumlah anggota, serta Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon. Aidil juga membantah isu yang menyebut aksi mereka ditunggangi kepentingan tertentu.
“Dari Bumi Serambi Mekah sampai Negeri Betuah Aceh Singkil, mahasiswa tetap menyuarakan persoalan dan kekesalan masyarakat,” katanya.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan, antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pembentukan pansus transparansi tunjangan dan dana CSR, penyelesaian dugaan perekrutan PPPK siluman, serta penolakan pembangunan lima batalyon di Aceh.
Mereka juga menyoroti persoalan jalan rusak, meminta pengawasan syariat Islam diperketat, dan mendesak Bupati mengklarifikasi pembelian mobil dinas serta gadget berupa iPhone dan iPad.
Menanggapi hal itu, Bupati Safriadi Oyon memastikan perbaikan jalan segera dilakukan. “Proses tender sedang berjalan dan perbaikan diperkirakan dimulai paling cepat Oktober 2025,” ujarnya.
Soal isu dana pokir ketua dewan yang disebut mencapai Rp 8 miliar, Oyon menegaskan kabar itu tidak benar. “Tidak ada itu sebenarnya,” katanya. Ketua DPRK Amaliun juga menyatakan hal senada dan menambahkan sebagian tuntutan mahasiswa telah dijalankan. “Kami siap bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Dandim Aceh Singkil Letkol Kav M. Aminuddin menyampaikan bahwa rencana pembangunan lima batalyon di Aceh Singkil sudah dibatalkan. “Pembangunan masih menunggu arahan satuan atasan,” jelasnya. (**)








